Mengacu Perda Nomor 17 Tahun 2006 Pemerintahan Desa Karangrejek adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Karangrejek dan Badan Permusyawaratan Desa Karangrejek dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa Karangrejek berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006  juga telah diatur mengenai lembaga-lembaga desa yang dapat dibentuk di tingkat desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya. Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Karangrejek Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Desa Karangrejek

Pemerintah Desa

  • Terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
  • Perangkat Desa lainnya terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur
    kewilayahan
  • Sekretariat Desa terdiri dari urusan umum, urusan perencanaan dan urusan keuangan
  • Pelaksana teknis lapangan terdiri dari bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat serta bagian pembangunan
  • Unsur kewilayahan adalah Padukuhan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas

Badan Permusyawaratan Desa

  • BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaanya terdiri dari unsure ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya
  • BPD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Lembaga-Lembaga Desa Lainnya

  • Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah dan mufakat
  • Lembaga kemasyarakatan menyesuaikan kebutuhan desa